DPRD Targetkan Pembahasan LKPj Wali Kota Surabaya TA 2022 Tuntas Sebelum Lebaran

Komisi D DPRD Surabaya sedang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022. Targetnya, pembahasan itut tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya menuturkan, panitia khusus (pansus) sepakat untuk membahas LKPj berdasarkan misi wali kota. Hingga pekan ini pansus telah membahas sampai misi kedua.

“Kami mengefektifkan waktu yang ada, dengan harapan pembahasan LKPj dapat segera diselesaikan sebelum cuti bersama Hari Raya Idulfitri. Pekan depan kami bahas misi ketiga dan begitu seterusnya,” ujar Khusnul Rabu (5/4/2023).

Visi yang dimiliki Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dan Armuji Wawali, lanjut Khusnul, yaitu ‘Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan’ dengan lima misi.

Misi pertama, mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.

“Kedua, membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya,” katanya lagi.

Misi selanjutnya, memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

“Keempat, memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” terangnya.

Terakhir, menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Menurut Khusnul, dari dua misi yang sudah dibahas pansus, secara keseluruhan out program OPD yang bertanggung jawab sudah tercapai. Tapi, tetap ada beberapa catatan yang dikritisi pansus.

“Ada beberapa yang kami kritisi dan telah kami sampaikan. Diantaranya tentang upaya mengurangi pengangguran terbuka dengan pemberdayaan berbasis masyarakat atau padat karya,” kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.

Pansus, sambungnya, meminta ada pendataan UMKM dan koperasi berbasis digital untuk memastikan pola-pola pembinaan, pemenuhan sarana prasarana di lingkungan pendidikan, hingga kebutuhan SDM pada sektor pemenuhan layanan dasar dibidang kesehatan.

“Nantinya secara keseluruhan catatan pansus itu akan dituangkan dilaporan LKPj. Secara umum dari dua misi itu sudah bagus, tapi memang ada yang harus kami kritisi. Kami berharap pembahasan LKPj ini berjalan lancar dan selesai sebelum libur Lebaran,” tandasnya. (lta/iss)